Education not for everyone?

Two weeks ago when I was out for a walk in Bandung, I stopped to take a picture of these little children with my cellphone camera. The man in a dirty T-shirt pointing his finger at me (I was caught taking their pic and he was so angry) looks too old to be their father, isn't he? but who knows? This portrait is a common scene in big cities in Indonesia on any regular afternoon. The children can be found outside the restaurants, outside the malls, at traffic intersections, everywhere. Either begging, selling, singing, scavenging, or serving in whatever way is needed by the constant stream of those better-off passing by each day. They are completely neglected by any social system here in Indonesia.

These kids are supposed to be in school instead of wandering around the streets. But they are forced to work because their parents cannot afford, or refuse, to send them to school. Even when public primary schools exist and charge no tuition, the associated expenses can be burdensome. Free education does not mean the uniforms, books and school supplies are free too. Besides, government schools are often poorly run and maintained, lack teaching materials and (motivated) teachers. Other reason, some parents did not see any purpose for educating their children and how it would benefit or improve their life. Schooling was not considered important for earning a livelihood.

Systems of education in Indonesia also tend to increase the gap between the ‘haves and have nots’. Making children living in poor communities getting less educational opportunities. I think public school should provide basic education for all school age kids, regardless of their family background. What is needed is the commitment of the whole community to make it happen.

Perhaps our government can learn from Pak Asep Saefulloh who committed to giving children free education through his foundation. Here is the excerpt from Kompas daily yesterday:

Pendidikan Gratis Model H Asep Saefulloh
Dalam keadaan serba mahal ini, siapa sanggup menyelenggarakan pendidikan gratis? Kecuali ”cuap-cuap” angin surga dari mereka yang sedang berkampanye mengambil simpati warga, jarang ada orang yang sanggup mewujudkan pendidikan gratis seperti Haji Asep Saefulloh Sholeh.

Lewat Yayasan As-Sholehiyah, ia menampung 464 anak usia taman kanak-kanak (raudhatul atfal), sekolah dasar plus (madrasah ibtidaiyah), sekolah menengah pertama (madrasah tsanawiyah), dan sekolah menengah atas (madrasah aliyah) dari keluarga miskin.

Para siswa tak dipungut biaya seperti uang pendaftaran dan uang bangunan sebagaimana dilakukan sekolah lain pada awal tahun ajaran baru. Bahkan, setelah diterima menjadi siswa, mereka dibebaskan dari iuran bulanan. Setiap tahun ajaran baru, mereka juga menerima pembagian baju seragam dan buku pelajaran. Satu-satunya pembayaran saat siswa mengikuti ulangan umum dan ujian nasional karena soalnya harus dibeli dari kelompok kerja madrasah.

Asep menyelenggarakan pendidikan itu dengan kerja keras. Apalagi, ia tidak tergolong kaya walaupun untuk ukuran penduduk desa tempat tinggalnya. Akan tetapi, semangat dan dedikasinya dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan itu patut dipuji.

Tempat yang dijadikan lembaga pendidikan itu dibangun di lahan seluas 2.500 meter persegi di Kampung Haur Hapit yang diwakafkan ibunya. Sesuai dengan kemampuannya, tempat yang dibangun baru sebagian kecil. Lokasinya terpencil, di daerah yang dikelilingi persawahan. Di sisi yang lain berbatasan dengan jalan desa selebar 3 meter di pinggir Sungai Citarum.

Awalnya Asep mendirikan bangunan darurat untuk tempat tinggal keluarga. Istrinya, Siti Khodijah, menggambarkan tempat itu seperti gubuk derita. ”Persis seperti bangunan para transmigran,” katanya.

Dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Setelah diganti tembok, bangunan tempat tinggalnya dibagi dua. Sebagian dijadikan kantor sekolah dan sebagian lagi ruang tidur keluarga. Ukurannya sekitar 3,5 x 5 meter.

Walau termasuk Kabupaten Bandung yang jaraknya sekitar 20 kilometer (km) dari Kota Bandung, Kampung Haur Hapit jauh dari keramaian. Kampung ini termasuk Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang, sekitar 5 km dari simpang tiga Jalan Terusan Buahbatu–Dayeuhkolot. Satu-satunya alat transportasi warga hanya ojek motor dengan tarif Rp 7.500 sekali jalan.

”Kalau mau keluar rumah, setidaknya harus punya uang Rp 20.000,” kata Asep.

Tekadnya mendirikan lembaga pendidikan itu didorong rasa iba melihat banyak anak setempat putus sekolah. Maklum, sebagian besar orangtua mereka miskin dan mata pencahariannya tidak tetap sehingga tidak mampu membiayai pendidikan anak.

”Kebanyakan orangtua murid itu menjadi pemungut rongsokan, pencari cacing, pencari keong emas, atau pedagang keliling dengan sepeda. Buat makan mereka saja susah,” ujarnya.

Bersama beberapa rekan, ia membentuk Yayasan As-Sholehiyah. Asep menjadi ketuanya. ”Mula-mula hanya menyelenggarakan pengajian,” ujarnya. Setelah beberapa lama mulailah dibuka pendidikan formal. ”Alhamdulillah, muridnya sudah banyak,” tuturnya.

Honornya ”bancakan”

Dibantu 56 guru, setiap bulan menjelang tanggal muda, Asep berusaha keras mencari dana untuk membayar honor guru. ”Saya mendatangi teman-teman, menyampaikan dakwah dari hati ke hati,” tuturnya.

Hasil sumbangan yang terkumpul itu tidak tetap, adakalanya mencapai Rp 2 juta-Rp 3 juta, bahkan Rp 10 juta. Karena jumlah uang yang terkumpul tak tetap, Asep menyerahkan kebijaksanaan pembayaran honor kepada kepala sekolah masing- masing. Namun bila hasil sumbangan tidak mencukupi, ia meminta bantuan beras kepada ibunya.

”Honornya bancakan, yang penting mereka bisa membeli beras. Kami bisa makan sama-sama,” katanya. Dalam bahasa Sunda, bancakan artinya makan beramai-ramai.

Meski demikian, ia mematok honor minimal Rp 2.000 per jam. Tahun 2009 ia berencana menaikkan honor guru itu menjadi Rp 20.000 per jam. Hal ini bisa dilakukan sebab sekolah akan menerima bantuan operasional sekolah untuk siswa SD. Selain itu, sekitar 100 donatur mau menjadi orangtua asuh untuk setiap anak, sebesar Rp 50.000 per bulan.

”Kalau ada lagi yang mau menjadi orangtua asuh, kami senang sekali,” ujarnya.

Barang bekas

Sebagai lembaga pendidikan swasta yang diselenggarakan secara gratis, jangan membayangkan prasarana pendidikan serba memadai. Tempat duduk siswa berupa papan yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk duduk dan menulis. Ruangannya tidak bisa dianggap selesai sebab belum dilengkapi langit-langit.

Di deretan lokal paling ujung didirikan dua ruang baru dengan biaya Rp 46 juta. Dana sebesar Rp 20 juta adalah sumbangan donatur. Sisanya berupa pinjaman.

Untuk menampung kegiatan administrasi kantor, Asep merelakan ruang tamu sekaligus ruang keluarganya menjadi ruang kantor/guru. Berukuran 3 x 5 meter, ruangan itu berisi kursi tamu reyot, meja dan kursi guru, serta lemari penyimpan buku-buku. Ada pula seperangkat komputer tua.

”Kami senang kalau ada yang mau menyumbangkan komputer untuk belajar murid, bekas pun tak apa,” katanya berharap.

Menjelang tahun ajaran baru ini, Asep merasa bangga sekaligus khawatir. Ia bangga sebab lembaga pendidikan ini mendapat perhatian. Sampai awal Juni 2008, jumlah calon siswa TK ada 17 orang, SD plus 34 orang, SMP 35 orang, dan SMA 15 orang. Ini pun masih banyak yang belum mengembalikan formulir pendaftaran. ”Padahal, kami tak memasang spanduk,” katanya.

Namun, Asep juga khawatir dan bingung sebab ini berarti ia harus mengatasi kesulitan ruang belajar. Jika pelajaran diberikan secara bergilir pagi dan siang, para siswa akan keberatan karena pada siang hari harus membantu ekonomi keluarga.

Untuk mengatasinya, mantan karyawan pengadilan agama ini berencana menjadikan satu-satunya ruangan yang selama ini menjadi ruang tidur keluarga sebagai ruang belajar.

Bagaimana dengan ruang tidur keluarga? ”Bisa dibuatkan bangunan darurat, yang penting anak-anak bisa belajar,” katanya kalem.... (Her Suganda, Pengurus Forum Wartawan dan Penulis Jawa Barat)